VOJNEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islami (HMI) KORKOM UNBARI, KAMSRI, dan HIMAKOJA Jambi melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, pada Kamis (30/1/2025).
Dalam unjuk rasa itu, mereka membawa lima tuntutan yakni, meminta DPRD Provinsi Jambi melaksanakan tugas perencanaan multiyears, mendesak Gubernur Jambi untuk membuat regulasi tentang angkutan batubara, mempertanyakan kontribusi 117 IUP untuk pembangunan Provinsi Jambi, mempertanyakan kejelasan dan status pembangunan jalur khusus batubara, dan menolak stockpile batubara yang ada di sekitaran Candi Muaro Jambi.
“Tuntutan kita kepada dewan terkait dengan aturan batubara, karena kita tahu banyak korban batubara dan aset kita di Provinsi Jambi dirusak oleh perusahaan batubara,” kata Arif, Ketua Umum KAMSRI Jambi.
Dijelaskan Arif, tujuan mereka datang ke kantor DPRD Provinsi Jambi itu untuk melalukan diskusi terkait dengan aturan batubara yang dicabut sehingga menimbulkan banyak konflik di Provinsi Jambi.
“Harapan kita bisa berdiskusi dengan dewan,” singkatnya.
Selain itu, mereka juga mendesak Gubernur Jambi untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) baru yang mengatur angkutan batubara.
