Tandry menjelaskan bahwa Pemprov Jambi saat ini masih menunggu proses verifikasi dan internalisasi data dari Kementerian ESDM. Setelah itu, penunjukan resmi pengelola baru akan dilakukan.
Menurutnya, legalisasi ini tak hanya memberi kepastian hukum, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar.
“Dengan adanya Permen ESDM ini, sumur-sumur itu menjadi legal. Pentingnya memberikan pendapatan kepada daerah,” tegasnya.
Ia menegaskan, bahwa sumur tersebut yang dikelola oleh BUMD, koperasi maupun UMKM agar dapat menambah sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar.
“Ini akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambah income daripada teman-teman di desa maupun di kabupaten terkait dengan perekonomian-perekonomian di daerah,” tutup Tandry.
