Ombudsman Soroti Layanan Air Bersih Tirta Mayang Kota Jambi, Minta Evaluasi Kinerja Direksi

VOJNEWS.ID –  Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jambi menyoroti kualitas layanan air bersih yang dikelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi. Sorotan ini mencuat seiring meningkatnya keluhan dari masyarakat terkait suplai air bersih yang dinilai belum optimal.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Jambi, Indra, mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menemukan keluhan pelanggan melalui pemberitaan media. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke Ombudsman terkait persoalan tersebut.

Bacaan Lainnya

Indra menegaskan, pemadaman listrik oleh PLN tidak dapat dijadikan alasan utama atas ketidakmaksimalan distribusi air bersih. Ia pun mengapresiasi langkah Wali Kota Jambi yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan dalam rangka meninjau langsung layanan air minum kepada warga.

“Kami menilai, Wali Kota perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen Perumda Air Minum Tirta Mayang, termasuk jajaran direksi hingga petugas teknis. Selama ini belum terlihat adanya upaya mitigasi risiko yang konkret,” ujar Indra.

Ia juga berharap agar sidak tersebut tidak menjadi langkah simbolis semata, melainkan diikuti dengan tindakan tegas dan solusi cepat atas persoalan yang dikeluhkan warga.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang, Dwike Riantara, menyampaikan bahwa pihaknya tengah merencanakan pengadaan genset sebagai langkah antisipasi pemadaman listrik. Proses pengadaan tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar tiga bulan.

Dwike mengakui bahwa gangguan aliran air bersih sempat memengaruhi kurang dari 10.000 pelanggan. Sementara hingga Maret 2025, jumlah total sambungan pelanggan mencapai sekitar 105.400, dengan cakupan layanan administrasi mencakup sekitar 65 persen dari penduduk Kota Jambi.

Peringatan ! Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Pos terkait