VOJNEWS.ID – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional IV memperkuat langkah pengelolaan perusahaan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar). Kesepakatan tersebut berfokus pada penanganan persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan kerja sama berlangsung pada Selasa, 20 Oktober 2026. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mengantisipasi potensi persoalan hukum yang dapat memengaruhi kegiatan operasional.
Dari pihak PTPN IV Regional IV, penandatanganan dihadiri Region Head Khayamuddin Panjaitan, Operation Head Arief Subhan Siregar, Business Support Head Achmedi Akbar, serta Koordinator Hubungan Antar Lembaga Bambang Suparsono.
Sementara itu, Kejati Sumbar diwakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dr. Mukhlis, S.H., M.H., dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Hetty Cahyaningrum, S.H., C.N., bersama jajaran terkait.
Kerja sama kedua institusi tersebut diarahkan untuk mendukung perusahaan dalam menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan kegiatan korporasi. Dukungan di bidang Datun diharapkan dapat membantu perusahaan mengambil langkah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain penanganan permasalahan hukum, penguatan koordinasi ini juga memiliki arti penting dalam upaya pencegahan risiko sejak tahap pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan aspek hukum secara cermat, potensi sengketa maupun hambatan operasional diharapkan dapat diantisipasi lebih awal.
Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan cakupan operasional luas, kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis. Karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap aturan, dan akuntabilitas perlu menjadi bagian dari proses pengelolaan perusahaan.
Sinergi PTPN IV Regional IV dengan Kejati Sumbar juga diharapkan memperkuat penerapan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik.
Melalui koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan, perusahaan diharapkan mampu mengelola berbagai potensi risiko secara lebih terukur, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
Kerja sama tersebut sekaligus mencerminkan upaya PTPN IV Regional IV untuk membangun pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada kepatuhan hukum dan keberlanjutan.
Ke depan, kolaborasi dengan Kejati Sumbar diharapkan dapat memberikan dukungan bagi kelancaran operasional perusahaan sekaligus memperkuat komitmen PTPN IV Regional IV dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai bagian dari badan usaha milik negara.
Sumber referensi: Pemberitaan Jambi Ekspres dan JambiLINK.id mengenai kerja sama PTPN IV Regional IV dengan Kejati Sumatera Barat.
Peringatan ! Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
