Lebih lanjut, Sri menegaskan, bahwa layanan kesehatan ini merupakan hal yang wajib dan mendasar yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat.
“Maka ILP ini adalah salah satu strategi layanan wajib yang sudah diperintahkan oleh Undang-undang,” tegasnya.
Dia juga menekankan, sebagai Pemerintah Daerah adalah hal yang wajib untuk melayani warga negara sesuai jenis dan mutu pelayanan dasar yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Dengan adanya launching yang dilakukan hari ini, semoga bisa memperkuat rekan-rekan di puskemas dalam meningkatkan pelayanannya,” pungkas Pj Wali Kota Jamb itu.
Sementara itu, Kadis kesehatan provinsi Jambi Ferry Kusnadi mengungkapkan, dengan dilaunchingnya ILP yang dilakukan oleh Pemerintah kota Jambi saat ini, maka tesisa 3 Kabupaten lagi di Provinsi Jambi yang belum menerapkan Integrasi Layanan Primer.
“Hal ini perlu dilakukan disetiap daerah karena merupakan hal wajib bagi setiap daerah,” singkatnya.
Sebelumnya, dalam laporan kegiatan Plt Kepala Dinas Kesehatan kota Jambi, Fahmi mengatakan Integrasi Layanan Primer bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat.
“ILP juga untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, guna pencapaian dan upaya pemerintah mencegah kasus kematian dan biaya yang tinggi,” katanya.
Dirinya menyebut, ILP merupakan hal yang wajib bagi setiap Pemerintah Daerah. “Setelah adanya Keputusan dari Kementerian Kesehatan, diteruskan dengan Intruksi Gubernur Jambi juga dikeluarkan terkait kewajiban Pemda untuk melaksanakan ILP itu,” sebutnya.
Terkait dengan ILP ini Pemerintah Kota Jambi juga telah memiliki regulasi yaitu Surat Keputusan Wali Kota Nomor 306 Tahun 2024 tentang pusat kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan layanan kesehatan primer di kota Jambi,” tutupnya.
