Selain menolak rekomendasi DPRD, massa juga meminta agar lembaga legislatif dan eksekutif di Tebo menyampaikan persoalan ini kepada Kementerian ATR/BPN serta Presiden Republik Indonesia. Mereka berharap adanya tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Yang kami inginkan DPRD dan Pemda membuat rekomendasi persoalan yang ada saat ini ke Kementerian ATR BPN dan Presiden,” tegas salah seorang peserta aksi yang disambut sorakan setuju dari massa lainnya.
Masyarakat berharap DPRD dan Pemkab Tebo dapat segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan konflik ini agar tidak berlarut-larut dan memicu ketegangan sosial di lapangan.
