VOJNEWS.ID – Skandal keuangan di Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tak berhenti pada belanja konsumsi. BPK juga mengungkap dugaan penggelembungan belanja perabot kantor, dengan modus penggunaan nota palsu yang membuat Rp98,7 juta raib dari kas kecamatan.
Selain pada belanja makan minum, penyimpangan besar juga terungkap dalam pengadaan perabot kantor di Kecamatan Muara Sabak Timur. PPK kecamatan tercatat melakukan 25 kali transaksi dengan Toko DS sepanjang tahun 2024 dengan total Rp319,4 juta. Namun hasil konfirmasi dengan pemilik toko memperlihatkan fakta berbeda: barang yang tercatat dalam dokumen tidak sesuai dengan yang sebenarnya dibeli.
BPK menemukan adanya dua jenis nota dalam pertanggungjawaban keuangan. Bendahara pembantu kelurahan mengakui bahwa terdapat nota belanja yang dibuat hanya untuk laporan, sementara nota bon digunakan untuk pembayaran nyata di toko. “Nota belanja itu memang kami buat hanya untuk laporan, sedangkan transaksi di toko mengikuti harga yang ada,” ujar bendahara pembantu Kelurahan Sabak Ulu.
Praktik ini jelas menunjukkan adanya rekayasa dokumen untuk menutupi nilai transaksi yang tidak sesuai. Barang-barang yang dibeli secara nyata nilainya lebih rendah daripada yang dilaporkan, sehingga selisih tersebut diduga menguap tanpa jejak. Selisih anggaran belanja perabot mencapai Rp98,7 juta, sebuah jumlah signifikan yang seharusnya dipakai untuk menunjang layanan masyarakat.
BPK menilai pola yang terjadi bukanlah sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi kuat adanya manipulasi sistematis. Kerjasama antara aparat kecamatan dan penyedia barang terlihat jelas dalam praktik penggunaan nota palsu ini.
Sementara Camat Muara Sabak Timur dihubungi vojnews.id enggan berkomentar terkait termuan tersebut hingga berita ini ditayangkan. Tak hanya disitu, media ini juga meminta klarfikasi beberapa kali ke Camat Muara Sabak Timur Darohim namun ia tetap tidak ada respon.
