VOJNEWS.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah memimpin rapat bersama Asosiasi Honorer se-provinsi Jambi dalam rangka menyelesaikan persoalan tenaga honorer, terkhusus yang belum masuk database untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam rapat yang berlangsung selama 8 jam tersebut, M.Hafiz didampingi Wakil Ketua Ivan Wirata, Ketua Komisi IV Samsul Ridwan, dan Wakil Ketua Komisi IV Rusli Kamal Siregar, Anggota Komisi IV Juwanda, dan Anggota Komisi I, M. Nasir.
Pertemuan tersebut digelar di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jumat (17/1). Tampak pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Jambi serius untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Dari data yang dipaparkan oleh Badan Kepegawain Daerah (BKD) Provinsi Jambi, ditemukan lebih kurang 8.500 tenaga honorer yang sudah masuk dalam data base ataupun yang belum masuk dalam data base.
Adapun tuntutan Asosiasi Honorer se-provinsi Jambi ini seperti, gaji standar UMR, pengangkatan status honorer menjadi PPPK, kemudian PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh waktu, sampai pada kesetaraan dan keadilan bagi yang sudah memenuhi syarat agar di perhatikan menjadi prioritas saat pembukaan PPPK.
Usai mencapai kesepakatan dalam rapat tersebut, para tenaga honorer ini bersama DPRD dan Dinas Pemrov Jambi terkait akan memperjuangkan ini langsung ke pusat pada hari Senin, (20/1/2025).
“Tadi kami menerima aspirasi dari teman-teman Asosiasi tenaga honorer Provinsi Jambi, kita sudah mencocokan pemikiran dan sudah membuat berita acara kesepakatan. Keresahan dan aspirasi-aspirasi kawan-kawan honorer sudah kita tuangkan di berita acara. Tapi, mengingat ini bukan wewenang kita di Provinsi Jambi. Tentu kami bersama BKD dan dinas terkait sudah sepakat bahwa hari senin akam memperjuangkan ini di tingkat pusat, teman-teman tadi sudah membagi tim, ada yang ke DPR RI dan ada yang ke Kementerian langsung,” kata Hafiz.
Hafiz juga menjelaskan, permasalahan ini menjadi tantangan serius bagi Provinsi Jambi. Mengingat, kemampuan keuangan daerah tidak mampu menutupi semua aspirasi dari tenaga honorer tersebut.
Nantinya, Ketua DPRD Provinsi Jambi akan berdiskusi bersama Gubernur Jambi untuk mencari solusi atas permasalahan yang saat ini dikeluhkan oleh tenaga honorer.
“Ini memang menjadi kesadaran bersama, bahwasanya masalah ini cukup kompleks, karena tenaga honorer per hari ini yang ada di Provinsi Jambi kalau disandingkan dengan kemampuan keuangan daerah memang tidak mampu mengcover semua. Tinggal lagi, nanti kita berkomunikasi dengan pihak eksekutif (Gubernur,red) seperti apa jalan keluar terbaik untuk teman-teman tenaga honorer ini,” pungkasnya.
Adapun poin penting dalam kesepakatan rapat tersebut yakni, sebagai berikut;
