Menurutnya, Provinsi Jambi memiliki kawasan tambang yang luas dan bernilai ekonomi tinggi. Namun, karena pengaturan dan pengelolaan sektor tambang sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat, daerah tidak bisa secara langsung mengelola pendapatan dari sektor tersebut. Hal ini juga berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan di tingkat provinsi.
Al Haris pun berharap agar ke depan ada evaluasi terhadap regulasi yang membatasi peran pemerintah daerah, sehingga kepala daerah dapat lebih berkontribusi dalam pengaturan dan pengawasan aktivitas pertambangan di wilayah masing-masing.
