VOJNEWS.ID, MUARABULIAN – Proyek gedung sekolah tahun 2024 kabupaten Batanghari mendapat kritikan tajam dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Batanghari. Dinas pendidikan sebagai lending sector agar mengevaluasi kinerja bawahannya yang dinilai lemah dalam pengawasan.
Wakil Ketua DPRD Batanghari dr. Muhammad Firdaus menanggapi terkait banyaknya item pembangunan gedung sekolah yang tidak dikerjakan serta lemahnya pengawasan pejabat Disdikbud Batanghari, merupakan bentuk kinerja OPD yang perlu di evaluasi. Dengan kata lain Sumber daya manusia (SDM) pejabat tidak memahami mekanisme pengawasan dan mekanisme serta lemahnya SDM pejabat.
“Terkait beberapa kendala SDM dan infrastruktur di dalam lingkup disdikbud sudah kami panggil dan kritisi OPD terkait dalam forum heairing bersama. Bahkan DPRD meminta agar kinerja OPD di evaluasi dan kadis menyatakan kesiapannya, ” tegas Politisi PAN itu kepada vojnews.id. Selasa (22/07/2025).
Buruknya kinerja pengawasan Disdikbud Batanghari menjadi catatan hitam, hasil pekerjaan bangunan sekolah yang usia bangunan menjadi persoalan di masa mendatang.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari Adi Saputra di hubungi via pesan WhatsApp saat meminta tanggapan soal ini terkesan bungkam dan menghindar atas kinerjanya.
Sebelumnya, Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah di kabupaten Batanghari tahun 2024 tidak terlaksana sesuai standar kontruksi. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
Hal ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jambi 2024 menunjukan terdapat 93 item pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah tahun 2024 pada dinas pendidikan kabupaten Batanghari.
Item pokok-pokok bangunan yang tidak dikerjakan itu terdapat pada 9 kegiatan pembangunan. Hasil pemeriksaan BPK menyebutkan pihak kontraktor pada empat penyedia belum mengembalikan sejumlah 83.435.633 juta rupiah.
