“Kalau memang ada niat dari pemerintah, maka ini pasti bisa diselesaikan. Tapi jika tidak ada keseriusan, maka realisasinya tidak akan selesai,” tegasnya.
Senada dengan Sapuan, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah turut menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan PI 10%. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses ini berjalan demi memastikan dana yang diterima bisa digunakan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa percepatan realisasi PI 10% berpotensi memberi dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan pembangunan daerah.
“Ini bagian dari transparansi. Masyarakat harus tahu sejauh mana proses PI 10 persen ini berjalan. Kita ingin agar dana yang masuk dapat dimanfaatkan tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi,” tutur Hafiz.
