VOJNEWS. ID – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI soal PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) menjadi perhatian serius di tingkat Nasional.
Sebanyak 15 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) datang langsung ke Jambi melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dirumah dinas Gubernur Jambi , Rabu (29/01/26).
BAP DPD RI datang kejambi dalam kunjungan kerja (kunker) ke Jambi merupakan rentetan Tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPD RI bersama Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup. Menurutnya, persoalan PT SAS tidak bisa lagi dipandang sebagai isu lokal semata.
“Masalah ini sudah kami sampaikan sejak rapat di DPD RI. Karena dampaknya luas dan konfliknya nyata, maka kami datang langsung ke Jambi untuk mendengar semua pihak,” ujar Sum Indra DPD RI perwakilan Jambi kepada media vojnews.id.
Dalam forum itu, hadir perwakilan pemerintah provinsi, pemerintah kota, instansi teknis, pihak perusahaan, serta perwakilan masyarakat terdampak. DPD RI menegaskan posisinya sebagai Badan Akuntabilitas Publik (BAP) yang bertugas memfasilitasi dan menghimpun fakta, bukan mengambil keputusan.
“BAP DPD RI sifatnya bukan memutuskan. Kami memfasilitasi semua pihak yang terkait dan mencatat apa yang menjadi persoalan serta harapan masyarakat. Kita juga mendengarkan masukan dari semua pihak, ” kata Sum Indra.
Sum Indra menjelaskan, terdapat enam Poin kesimpulan yaitu pembangunan stockpile dan rencana operasional PT SAS telah memicu penolakan dan konflik sosial di tengah masyarakat Kelurahan Aur Kenali. Kedua, Warga menilai Kekhawatiran warga mencakup potensi banjir, pencemaran udara dan air, peningkatan suhu lingkungan, hingga risiko gangguan kesehatan.
Selanjutnya, Lokasi stockpile dan sebagian jalur angkutan batubara juga diketahui berada di kawasan padat penduduk, yang dinilai tidak ideal dan berpotensi bertentangan dengan peruntukan tata ruang.
Selain dampak lingkungan, Sum Indra mengungkapkan adanya indikasi persoalan dalam proses perizinan dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini, menurutnya, perlu dievaluasi secara menyeluruh baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Masukan dari masyarakat menunjukkan ada hal-hal yang harus ditinjau ulang, terutama terkait perizinan dan tata ruang. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
DPD RI juga menyoroti minimnya komunikasi dan pelibatan masyarakat oleh pihak perusahaan sejak tahap perencanaan. Kondisi tersebut dinilai memperbesar resistensi warga dan memperuncing konflik yang terjadi.
Hasil RDPU bersama BAP DPD RI merumuskan delapan rekomendasi penting. Di antaranya meminta KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan audit lingkungan menyeluruh, termasuk evaluasi dokumen AMDAL atau UKL-UPL, kualitas udara, air, kebisingan, serta risiko banjir.
DPD RI juga merekomendasikan evaluasi total tata ruang dan perizinan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, serta penghentian sementara kegiatan operasional PT SAS hingga hasil audit dan evaluasi dinyatakan memenuhi ketentuan hukum.
Apabila terbukti tidak sesuai tata ruang atau membahayakan masyarakat, DPD RI merekomendasikan relokasi stockpile atau jalur angkutan batubara ke kawasan yang sesuai peruntukan dan jauh dari permukiman warga.
Selain itu, Dinas Kesehatan diminta melakukan kajian dampak kesehatan masyarakat bagi warga di sekitar lokasi. DPD RI juga mendorong pembentukan forum dialog tripartit antara pemerintah daerah, PT SAS, dan perwakilan masyarakat guna menyelesaikan konflik secara adil dan transparan.
Dalam aspek penegakan hukum, DPD RI meminta aparat dan instansi terkait meningkatkan pengawasan terpadu serta menindak tegas setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga diwajibkan memperbaiki pola komunikasi dan pelibatan masyarakat secara aktif.
Menjawab pertanyaan soal peninjauan lapangan, Sum Indra menyampaikan bahwa hingga saat ini BAP DPD RI belum merencanakan turun langsung ke lokasi. Menurutnya, foto dan video kondisi wilayah terdampak yang disampaikan perwakilan masyarakat Aur Kenali sudah cukup menggambarkan situasi di lapangan.
“Pemaparan masyarakat melalui dokumentasi visual sudah sangat jelas. Jika nanti diperlukan verifikasi lapangan lanjutan, tentu akan kami pertimbangkan,” ujarnya.
Sum Indra berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan instansi terkait agar konflik tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, penyelesaian persoalan PT SAS harus mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum.
“Harapan kami, persoalan ini bisa cepat diselesaikan dengan baik. Negara harus hadir, melindungi masyarakat, dan memastikan investasi berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
Peringatan ! Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
