VOJNEWS.ID – Rencana pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi untuk kembali membuka angkutan batubara lewat jalur darat mendapatkan tanggapan dari masyarakat melalui media sosial. Walaupun belum resmi dibuka kembali, natmjn warga Jambi sudah banyak menyuarakan terkait dengan isu tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran melalui postingan akun tiktok @vojnewsid pada Jum’at (3/1/2024), banyak masyarakat Jambi yang menolak pemerintah untuk kembali membuka angkutan batubara melalui jalur darat.
Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang membuat masyarakat geram terhadap pengusaha tambang batubara, diantaranya menyebabkan kemacetan dan rusaknya jalan lintas Provinsi ataupun Kabupaten.
“Gak setuju si yg untung cuma pihak2 berkepentingan sedangkan masyarakat pengguna jalan cuma makan debu, macet. Padahal dulu minta pengerasan jalan bertahun tahun sekali di lewati batu bara yg kapasitas angkutan nya di luar kemampuan jalak cepat merusak, contohnya lihat jalak lintas selatan sampai pal 10 udah banyak berlubang,” tulis akun tiktok @apriyadi22.
“Sayo wargo Jambi tidak pernah melarang aktivitas penambangan batubara tetapi untuk pengangkutan hasil tambang jangan lah melalui jalan umum yg berhubungan dengan masyarakat sipil/umum kalo kamu buat jalan dewek sekendak kamu lah nak jalan 26jam pun lantak situlah,” ungkap akun @PESONA BORNEO.
Sebelumnya, telah merencanakan pembukaan angkutan batubara melalui jalur darat. Hal ini disampaikan oleh Asisten ll Setda Provinsi Jambi, Johansyah saat dikonfirmasi pada Jum’at (3/1/2024) di Ex-Arena STQ Bandara.
“Kemarin kita sudah melakukan rapat yang dipimpin langsung oleh pak Gubernur Jambi, inti dari rapat itu pak Gubernur meminta saran dan pendapat terkait dengan kondisi batubara kita yang secara korolasi dalam pertumbuhan ekonomi itu berpengaruh besar. Dari hasil rapat itu, dirancang dengan betul rencana pembukaan jalur darat dan sungai tetap dipakai juga. Mengingat, dari pertumbuhan ekonomi itu sangat berpengaruh besar,” ujar Johansyah.
“Ini kita lagi mengkaji dengan pihak Polda, ini merupakan kehati-hatian dari pemerintah provinsi jangan sampai nantinya kebijakan diambil justru mengakibatkan macet total. Kami tentunya membuat kesepakatan atau komitmen dari para pengusaha dan masyarakat pemilik kendaraan yang harus mengikuti aturan apabila jalur darat nantinya akan dibuka, jangan sampai mereka hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ini terus kita kaji, apakah perlu jalur darat,” lanjutnya.
