“Kami minta PT SAS untuk menghormati dan mematuhi Perda RTRW. Jangan sampai ada kegiatan yang justru menciptakan konflik sosial atau merusak lingkungan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat izin operasional perusahaan seperti PT SAS berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kami di DPRD Kota dan Pemkot Jambi memiliki keterbatasan kewenangan. Maka dari itu kami minta dukungan rekan-rekan Komisi XII DPR RI agar permasalahan ini menjadi terang dan tidak berkepanjangan,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Tak hanya sampai disitu, Kemas Faried juga mendesak agar PT SAS menunda dan menghentikan segala aktivitas land clearing di kawasan Aur Kenali sampai ada kejelasan hukum dan kesepahaman dengan masyarakat.
