Al Haris juga menyoroti persoalan mendasar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yakni tingginya ketergantungan terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk mengatasinya, Pemprov akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.
Sebelumnya, dalam pandangan fraksinya, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Golkar, Mazlan, mengkritisi ketidakpastian arah proyek Multiyears. Menurutnya, keputusan tersebut harus disikapi secara serius karena menyangkut perencanaan anggaran secara keseluruhan.
“Rencana tahun jamak ini harus benar-benar menjadi perhatian serius Gubernur di tengah kondisi APBD Provinsi Jambi yang terbatas. Hal itu juga perlu dipastikan karena ia menjadi cantolan dalam proses perencanaan anggaran mulai dari RAN KUA-PPAS hingga penetapan RAPBD disertai pemenuhan persyaratan lainnya sebagaimana termuat di dalam PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunanya yaitu Permendagri 77/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah halaman 70 dan lebih rinci pada halaman 320-321,” ungkap Mazlan.
Ia juga menyampaikan bahwa Fraksi Golkar tetap mendorong agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan berkeadilan, terutama untuk proyek-proyek prioritas yang telah masuk dalam dokumen RPJMD. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Fly Over Tugu Juang Mayang, pelebaran Jalan Ness, dan sejumlah ruas jalan strategis seperti; eperti Flyover Tugu Juang (Mayang), Ruas Jalan Betung Bedarah–Pintas– Tebo/Bungo, Ruas Jalan Simp. Sei Duren–Sei. Buluh (Pelebaran Jalan Ness), Ruas Jalan Tabir Timur–Tabir Selatan, Ruas Jalan Kelok Sago (Kelok Sago– Keliling Danau) dan Ruas Jalan Simpang/Berbak– Simpang Jembatan Muaro Sabak.
Mazlan juga mengingatkan kondisi ruas jalan milik provinsi yang saat ini dinilai sangat memprihatinkan agar menjadi prioritas perhatian dalam program pembangunan tahunan Pemprov Jambi.
