Sekda Sudirman juga mengungkapkan bahwa mitra dari pelaksana MBG harus terus didorong dan diyakinkan bahwa program ini juga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
“Para pemodal ini harus memiliki pemahaman yang tersosialisasikan dengan baik.Ini kan ada kekhawatiran kalau bangun dengan uang sendiri, tapi nanti kalau pelunasannya seperti apa, masih ada kecemasan, keraguan, karena memang dapur ini didominasi oleh pihak yang bisa kita katakan pihak rekan yang memiliki modal awal untuk bisa membangun. Jadi kita harus perlu mendorong para pemodal untuk ikut bersama-sama dengan Pemerintah untuk bisa membantu berdirinya dapur bergizi gratis,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko meyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mengeluarkan suatu kebijakan dalam mendukung program makan bergizi gratis secara nasional.
“Sinergi kolaborasi dan kerjasama dengan unsur-unsur Kementerian, Lembaga TNI/Polri, termasuk pemerintah daerah dan kelembagaan-kelembagaan yang lain ini jumlahnya juga cukup signifikan dan perkembangannya cukup bagus sampai sekarang ini. Yang paling utama bahwa pemerintah atau Badan Gizi Nasional juga sangat menghormati dan menghargai kemitraan dari unsur mandiri. Baik itu perorangan, kelompok masyarakat maupun yayasan,” kata Sujatmiko.
Dijelaskan Sujatmiko, kondisi yang ada sekarang seluruh wilayah Indonesia sekarang ini berjumlah 2501 satuan pelayanan gizi.
“Jadi baru 2501 satuan pelayanan gizi, ini nanti tumpengnya sudah dipotong berarti menjadi 2502. Tetapi kita cukup bangga karena itu kontribusi adalah dari Provinsi Jambi dan ada juga yang agak cukup memprihatinkan karena Provinsi Jambi ini mendapat ranking 2 dari bawah. Jadi diantara 10 provinsi di Sumatera ini Provinsi Jambi. Keberadaan SPPG berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ini adalah 2 dari bawah kita ada kita, ada Provinsi Bangka Belitung,” jelasnya.
Sujatmiko juga menerangkan bahwa hal ini tidak membuat berkecil hati karena perkembangan di Jambi cukup tinggi juga.
“Ini yang menyusul dalam proses ini sejumlah 156, ya mudah-mudahan nanti bisa menyalip provinsi yang lain. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa mengapa hal tersebut atau pertumbuhan mungkin di luar wilayah Jawa relatif lebih lambat ya. Barangkali kita supaya tidak ragu-ragu, khususnya untuk calon mitra yang dari jalur mandiri. Kekhawatiran mitra khususnya mandiri ini hal yang terjadi sebelumnya yaitu pada bulan bulan Januari dan Februari dimana memang kondisi pada waktu itu anggaran yang ada belum bisa diturunkan untuk melaksanakan operasional satuan pelayanan pembangunan gizi. Pada awal operasional itu terdapat mitra yang harus menanggung dana talangan. Artinya menangani terlebih dahulu. Ini suatu hal yang sangat menakutkan,” terangnya.
