Friska juga menyoroti potensi risiko jika data CSR dibuka secara bebas. Publikasi tanpa konteks dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, membangun citra kelompok tertentu, bahkan menimbulkan ketegangan sosial di daerah.
“Kita harus paham, CSR bank daerah sering kali menyentuh sektor sensitif — pendidikan, sosial, keagamaan, hingga bantuan usaha kecil. Jika data penerima diumbar, bisa muncul kecemburuan sosial atau tuduhan keberpihakan. Ini berbahaya bagi reputasi bank,” ujarnya.
Lebih jauh, Friska menilai bahwa langkah bank daerah menjaga kerahasiaan CSR justru memperkuat kepercayaan publik. Dengan menempatkan akuntabilitas melalui laporan tahunan, audit independen, dan pengawasan OJK, bank tetap transparan tanpa mengorbankan etika dan keamanan data.
“Yang perlu dipastikan adalah CSR disalurkan sesuai rencana dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan siapa yang menerima atau berapa besar nilainya. Itulah substansi tanggung jawab sosial perbankan,” tutup Friska Artaria.
Langkah bank daerah ini, menurut para pengamat, menjadi cerminan profesionalisme perbankan yang menjunjung prinsip kehati-hatian (prudential banking), menjaga integritas korporasi, sekaligus melindungi stabilitas sosial di tingkat lokal.
