“Kita minta Gubernur untuk mengkaji ulang investasi ini, evaluasi. Intinya kita ingin menyelesaikan jalan ini sesuai dengan target,” tambahnya.
Ia menambahkan, jika perusahaan mengalami kendala pendanaan, pemerintah provinsi harus mempertimbangkan investor alternatif agar proyek bisa diselesaikan sesuai jadwal.
Anggota DPRD Jambi, M. Nasir, juga mendesak pemerintah untuk bersikap tegas. Menurutnya, jika proyek terus terbengkalai, masyarakat yang akan merasakan dampak negatif, terutama akibat kerusakan jalan umum akibat lalu lintas truk batubara.
“Kalau tidak tegas yang rugi masyarakat, dampak ekonomi tidak dapat secara langsung. Penggunaan jalan nasional dan provinsi pasti dilakukan oleh para penambang batubara,” tegasnya.
