JAMBI – Gelombang penolakan terhadap pengelolaan objek wisata oleh pihak ketiga kian menguat di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci, terutama menjelang libur Lebaran. Warga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci untuk mengambil alih langsung pengelolaan destinasi wisata milik daerah.
Desakan ini bukan tanpa alasan, sejumlah persoalan yang dinilai terus berulang menjadi pemicu utama, terutama terkait penetapan tarif tiket masuk dan biaya parkir yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.
“Kalau dikelola pihak luar, tarifnya sering tidak sesuai aturan. Ujung-ujungnya pengunjung yang merasa dirugikan,” ujar Rafly, warga Kerinci.
Selain persoalan tarif, warga juga menyoroti dampak yang lebih luas ketika polemik tersebut mencuat ke publik, khususnya di media sosial. Menurut mereka, citra daerah ikut terdampak ketika keluhan wisatawan menjadi viral.
“Kalau dipihakketigakan, parkir dan tiket masuk mahal lalu viral, yang repot tetap Pemkab Kerinci juga karena nama daerah ikut terbawa,” tambahnya.
Keluhan serupa datang dari para pengunjung yang merasakan langsung tingginya biaya saat berwisata. Mereka menilai harga yang dipatok tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia di lokasi wisata.
“Biaya masuk dan parkir cukup mahal, tapi fasilitasnya belum memadai. Itu yang bikin pengunjung kecewa,” kata Frans, wisatawan.
Kondisi ini dinilai berpotensi merusak citra pariwisata Kerinci, terlebih pada momen libur panjang seperti Lebaran yang biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan. Ketidakpuasan pengunjung dikhawatirkan berdampak pada penurunan minat wisata di masa mendatang.
Tak hanya berdampak pada wisatawan, situasi ini juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat lokal. Mereka berharap potensi wisata daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Warga meyakini, jika pengelolaan dilakukan langsung oleh Pemkab Kerinci, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dapat dimaksimalkan. Dana tersebut diharapkan dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan fasilitas, pengembangan destinasi, hingga penambahan wahana wisata.
“Kalau dikelola pemerintah, hasilnya bisa kembali ke daerah untuk memperbaiki fasilitas wisata,” kata warga lainnya.
Peringatan ! Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
