VOJNEWS.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa penyelesaian konflik lahan menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Terus mengupayakan penyelesaian konflik lahan, Kapolda, Danrem dan Kajati siap bantu,” kata Gubernur Jambi Al Haris, Jum’at (15/8/2025).
Al Haris menjelaskan, jika tim terpadu di daerah menemui kendala atau kebuntuan dalam proses penyelesaian, Pemprov Jambi dan Forkopimda akan turun langsung untuk memberikan dukungan. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan membangun komunikasi intensif lintas instansi agar proses penyelesaian konflik berjalan cepat dan efektif.
Data terkini menunjukkan, sebanyak 242 desa di Jambi masih terjerat konflik lahan. Kabupaten Tebo menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni 87 desa, disusul Merangin dengan 49 desa. Konflik umumnya dipicu oleh tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan batas wilayah, dan klaim lahan perkebunan.
