Tak hanya itu, Anwar juga menyoroti kurangnya transparansi dan koordinasi dari pihak provinsi. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak kabupaten terhadap proses penyelesaian PI 10%.
“Ini yang menjadi kendala. Kabupaten masih merasa kurang percaya,” katanya.
Anwar pun mendesak DPR RI dan Kementerian ESDM agar turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang diduga menghalangi realisasi PI 10% yang melibatkan perusahaan PetroChina
