VOJNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti praktik penyusunan program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang kerap menimbulkan persoalan hukum di berbagai daerah.
Hal ini disampaikan Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Nusa Tenggara Barat 2025–2029 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (4/6/2025).
Tito menegaskan pentingnya mematuhi aturan dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, program kepala daerah harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan usulan pokir dari DPRD.
“Kita menghargai pokok-pokok pikiran DPRD karena mereka juga dipilih oleh rakyat. Tapi tanggung jawab pemerintahan ada di kepala daerah, jadi program dari kepala daerah harus lebih diutamakan,” kata Tito.
Ia mengingatkan agar penyusunan pokir dilakukan sesuai aturan untuk menghindari adanya penyimpangan.
