Kritik terhadap APIP juga sebelumnya dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, kinerja pengawasan internal Pemprov Jambi tercatat paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah tersebut, dengan skor hanya 72,37 di bawah rata-rata nasional 82,06.
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK juga mencatat penurunan skor dari 71,45 pada 2023 menjadi 65,36 pada 2024. Angka ini menempatkan Jambi sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan korupsi tinggi.
Plh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Edi Suryanto, mengingatkan bahwa praktik korupsi di daerah tak lagi dapat ditoleransi. “Kalau masih berpikir serakah, tinggal tunggu waktunya,” ujarnya.
Namun demikian, KPK menyatakan tetap mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem. “Kami siap menjadi teman pemda untuk memperbaiki sistem,” kata Edi.
