Ia menyebut kondisi ini sebagai cerminan dari belum optimalnya tata kelola sumber daya alam di tingkat daerah.
“Masih sangat banyak sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, yang belum terkelola dengan baik. Buktinya, masih banyak kita temukan sumur-sumur ilegal di daerah,” katanya.
Untuk itu, Gubernur Al Haris menekankan peran strategis ADPMET dalam mendorong perbaikan tata kelola pertambangan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan.
Ia berharap melalui forum ini, seluruh pihak dapat merumuskan langkah konkret agar potensi migas dan energi terbarukan benar-benar menjadi sumber pendapatan yang sah dan signifikan bagi daerah dan negara.
“Tugas asosiasi ini bagaimana mendorong tata kelola pertambangan dengan baik sehingga pada akhirnya ini menjadi sesuatu yang bernilai dan menjadi income, baik untuk pusat maupun daerah,” tutupnya.
Musyawarah Nasional V ADPMET ini dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, walikota, serta pejabat tinggi negara lainnya yang berasal dari daerah-daerah penghasil migas dan energi terbarukan di Indonesia.
Kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi kinerja asosiasi serta penyusunan arah kebijakan strategis ke depan dalam pengelolaan sumber daya energi nasional yang berkeadilan.
