“Tentu pemerintahah Provinsi, Kota Jambi dan pejabat terkait harus memikirkan masyarakat setempat, kesehatan dan aktivitas masyarakat yang nanti akan terganggu oleh stockpile tersebut,” tegas Rocky.
Senada, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyatakan penolakannya terhadap proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa sesuai Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, kawasan Aur Kenali diperuntukkan untuk kegiatan pertanian, bukan tambang atau industri batubara.
“Kalau mereka tetap beroperasi, maka jelas itu ilegal,” tegas Kemas Faried.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak PT SAS terkait izin maupun kelanjutan proyek tersebut.
