Penurunan tajam skor MCP dan SPI serta pengakuan dari kepala daerah dan legislatif semestinya menjadi alarm keras bagi KPK. Lembaga antirasuah ini dituntut untuk tidak hanya menjadi mitra, tapi juga penegak hukum yang bertindak cepat dan tegas.
Tanpa sanksi nyata, upaya pendampingan hanya akan menjadikan KPK penonton dalam kerusakan sistemik yang terus dibiarkan. Korupsi di Jambi bukan semata soal individu, melainkan kegagalan sistem yang butuh penanganan menyeluruh.
