“Pihak mana saja yang menghambat Pl 10 persen ini kita tindak dengan segera pak, karena saya lihat sebagai Bupati selama 4 tahun lebih ini sama sekali perjalanannya itu tertatih-tatih pak. Persoalannya bukan di Kementerian ESDM, persoalannya bukan di SKK Migas, bukan di Petrochina, tapi permasalahannya ada di dalam diri kita sendiri. Mau gak kita menyelesaikannya dengan hati terbuka, objektif, jujur, sehingga PI 10 persen ini terimplementasi dengan baik,” tutup Bupati Tanjung Jabung Barat itu.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menekankan bawua PI 10% utu bukan kepentingan birokrasi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam persoalan ini, Al Haris menunjukan komitmen kuat untuk memperoleh PI 10% dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.
” Saya sudah sampaikan bahwa transparansi ini sangat penting dalam mengurus soal PI itu. Apalagi saya sudah minya melibatkan atau menggandeng Kosupga KPK disini dalam persoalan PI 10 %,” ujar Al Haris.
“Tidak mungkin kita tidak serius, kita pasti sangat serius, apalagi ini bisa menjadi PAD juga buat Jambi. Dengan adanya dana ini kan juga dapat membantu keuangan daerah untuk apa untuk kemajuan daerah pula, jadi makanya saya bilang, bahwa Pemprov Jambi sangat serius dalam mengurus PI ini,” sambungnya.
Al Haris optimis dalam tahun 2025 ini Pl 10% dari Petrochina segera terealisasi, walaupun saat ini masih terkendala dengan proses administrasi.
