Tak hanya sampai di situ, dugaan praktik ini juga melibatkan sopir truk pengangkut sampah dan operator alat berat. Mereka menyerahkan nota pembelian BBM sebagai bukti penggunaan anggaran. Setelah diperiksa, nota-nota tersebut juga dinyatakan tidak sah. BPK mencatat, ada tujuh kendaraan dinas dan alat berat yang terindikasi menggunakan nota palsu. Jumlah kerugian akibat manipulasi ini mencapai lebih dari Rp 99 juta. Seluruh proses berlangsung secara senyap, dengan pola yang terorganisir namun terbaca oleh audit detail BPK.
Yang lebih mengejutkan, modus ini bukan barang baru. Dalam LHP BPK tahun 2021 terhadap APBD Muarojambi tahun 2020, praktik serupa sudah ditemukan di sejumlah OPD. Total kerugian saat itu bahkan hampir menembus Rp 1 miliar. Temuan tersebar di Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, RSUD Ahmad Ripin, RSUD Sungai Gelam, RSUD Sungai Bahar, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim. Dinas Perkim mencatat angka tertinggi dengan penyimpangan mencapai Rp 534 juta. Ini mengindikasikan bahwa pola penyimpangan anggaran BBM dengan nota bodong telah menjadi praktik berulang di lingkup Pemkab Muarojambi.
Media ini telah mencoba meminta mengkonfirmasi Kepala DLH Muarojambi, Evi Syahrul, melaui pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp, namun belum mendapat respon. Namun, dalam dokumen LHP, Evi mengakui adanya kelalaian dari para bawahannya, termasuk sopir dan operator, dalam pelaporan pemakaian BBM. Ia menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut, meski hingga kini belum ada kejelasan mengenai bentuk tindakan yang akan diambil.
Kasus ini menambah daftar panjang bobroknya pengelolaan anggaran publik di tingkat daerah. Nota palsu yang dicetak sembarangan telah berubah menjadi alat untuk menguras uang rakyat secara halus. Ironisnya, praktik ini terjadi di instansi yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan minimnya pengawasan dan lemahnya penindakan, tidak mustahil praktik serupa terus berjalan dan merugikan negara secara perlahan tapi pasti.
