Transparansi Jadi Kunci, Al Haris Libatkan KPK Awasi Proses PI 10%

Gubernur Jambi Al Haris
Gubernur Jambi Al Haris

VOJNEWS.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan komitmen kuat untuk memperoleh Participating Interest (PI) sebesar 10% dari perusahaan migas Petrochina. Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses ini guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Saya sudah sampaikan bahwa transparansi ini sangat penting dalam mengurus soal PI itu. Apalah saya sudah minta melibatkan atau menggandeng Kosupga KPK disini dalam persoalan PI 10 persen,” ujar Al Haris, (30/4/2025).

Bacaan Lainnya

Ia menekankan bahwa dana PI 10% bukan semata soal kepentingan birokrasi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat Jambi secara luas.

“Karena dana bagi hasil ini itu kepentingan nya buat daerah dan untuk kebaikan masyarakat Jambi pastinya, makanya saya libatkan Kosupga KPK juga untuk ini. Tujuannya buat apa? Ya tadi agar semua bisa berjalan baik,” katanya.

Menurut Al Haris, keterlibatan KPK diharapkan mampu menghindari konflik kepentingan dan menjamin seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi. Ia juga memastikan Pemprov Jambi tidak main-main dalam memperjuangkan hak tersebut.

“Tidak mungkin kita tidak serius, kita pasti sangat serius, apalagi ini bisa menjadi PAD juga buat Jambi. Dengan adanya dana ini kan juga dapat membantu keuangan daerah untuk apa untuk kemajuan daerah pula, jadi makanya saya bilang, bahwa Pemprov Jambi sangat serius dalam mengurus PI ini,” tegasnya.

Meskipun saat ini PI 10% belum terealisasi dikarenakan proses administrasi, akan tetapi Gubernur Jambin dua periode itu optimis akan mendapatkan hak itu di tahun ini.

“Sekarang ini kan soal PI itu masih membicarakan soal administrasi jadi masih fokus dalam membahas soal administratifnya itu berupa dokumen-dokumen yang mana persyaratan itu dibutuhkan. Jadi ini belum membahas soal keuntungan bagi hasil itu ke daerah ataupun ke Pemprov,” jelasnya.

“Karena persoalan PI 10 persen itu bukan bercerita tentang kepentingan ini itu, melainkan untuk kepentingan rakyat Provinsi Jambi, tentunya itu harus diupayakan. Ini kan yang kita bicarakan dana bagi hasil dari perusahaan ke daerah. Artinya ini buat penambahan PAD juga, yang mana nantinya ini buat kepentingan masyarakat Jambi banyak kan,” tambah Al Haris.

Peringatan ! Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Pos terkait