Budi menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah kondisi bangunan pasar yang juga mengalami kerusakan. Meski upaya pemeliharaan sempat dilakukan, keterbatasan anggaran menjadi hambatan serius. Bahkan pada tahun 2024, Disperindag tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan pasar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Jambi melalui Wali Kota mendorong program revitalisasi pasar dengan dukungan kementerian. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pedagang dengan menghapus kewajiban pembayaran retribusi sebagai upaya menarik minat berjualan pada pedagang yang menempati pada masa percobaan.
Namun, perubahan pola belanja masyarakat yang kini cenderung beralih ke perdagangan daring membuat aktivitas jual beli secara langsung di pasar tradisional semakin sepi.
Kondisi ini turut berdampak pada penerimaan retribusi daerah, yang hanya mencapai sekitar 73 persen dari target Rp7,1 miliar, atau terealisasi sekitar Rp5 miliar lebih, dengan tren penerimaan yang terus menurun.
Ironisnya, ditengah sepinya peminat pedagang untuk menempati lapak dan kios itu, target retrebusi malah di tekan mencapai 8 milyar di tahun 2026, bahkan dukungan pemeliharaan saranasangat minim.
” Dengan target sebesar itu dibanding peminat pedagang semakin menurun rasanya tidak realistis untuk mengejar target retresbusi tersebut,” pungkas Budi.
