Data nasional menunjukkan eskalasi ancaman yang signifikan. Badan Siber dan Sandi Negara mencatat 3,64 miliar anomali trafik sepanjang Januari–Juli 2025.
Sementara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terus memperkuat pengawasan transformasi digital perbankan untuk menekan risiko fraud yang hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun.
Laila menegaskan, pencegahan tidak cukup hanya melalui pembaruan teknologi, tetapi harus berbasis kepatuhan regulasi dan penguatan sistem keamanan berlapis, mulai dari implementasi SIEM berbasis analitik perilaku, zero trust architecture, hingga pembentukan tim respons insiden dengan standar waktu tanggap kurang dari 24 jam.
Menurutnya, pendekatan holistik tersebut bukan hanya menutup celah internal dan eksternal, tetapi juga memastikan pemulihan sistem berjalan cepat dan terukur saat insiden terjadi.
“Ketahanan siber adalah fondasi stabilitas sistem keuangan nasional. Gangguan mungkin menjadi keniscayaan, tetapi kegagalan mengelolanya tidak boleh menjadi kebiasaan,” pungkasnya.
