Menurutnya, DPRD Provinsi Jambi telah sepakat untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait guna memperdalam persoalan tersebut. Hasil pembahasan itu nantinya akan dibawa ke DPR RI sebagai bentuk dukungan politik bagi perjuangan petani Jambi.
“Tadi mendapatkan kesepakatan, kami DPRD (komisi ll) akan melakukan RDP dengan pihak terkait. Setelah itu, kami dari pimpinan bisa mendampingi untuk ke DPR RI agar perjuangan rakyat Jambi menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” jelas Samsul Riduan.
Samsul menekankan, penyelesaian konflik lahan dan program reforma agraria harus dirumuskan secara menyeluruh. Dengan begitu, keadilan dan kepastian hukum bagi petani bisa benar-benar terwujud di Provinsi Jambi.
