VOJNEWS.ID – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Ike Silviana, memaparkan langsung sejumlah tantangan pelayanan kesehatan di hadapan Komisi IX DPR RI, khususnya terkait pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Senin (23/2/2026) sore.
Dalam paparannya, Dr. Ike menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari keterbatasan logistik di puskesmas kabupaten/kota, regulasi turunan dari provinsi yang belum sepenuhnya diimplementasikan di daerah, aplikasi pelaporan yang belum stabil, hingga keterbatasan anggaran untuk pembinaan serta monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Saat ini, Provinsi Jambi memiliki 208 puskesmas yang melayani sekitar 3.768.482 jiwa. Target PKG yang ditetapkan sebesar 30 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 1.130.545 orang. Dari target tersebut, realisasi pemeriksaan baru mencapai sekitar 38 persen.
Namun demikian, jika dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir dan mendaftarkan diri dalam program melalui aplikasi Satu Sehat Indonesiaku atau ASIK, capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi Jambi tergolong tinggi.
Dari total 457.952 penduduk yang hadir atau mendaftar di aplikasi, sebanyak 430.265 orang telah menjalani CKG atau setara 93,95 persen. Bahkan, untuk cakupan CKG bayi baru lahir, angkanya telah mencapai 97,4 persen.
“Cakupan CKG Provinsi Jambi sudah sangat tinggi, dari total 457.952 penduduk yang hadir/mendaftar di Satu Sehat Indonesiaku Aplikasi Sehat Indonesia Ku (SSI/ASIK) terdapat 430.265 penduduk yang sudah dilakukan CKG 93,95%). Jika kita melihat dari CKG bayi baru lahir sudah mencapai 97,4%” ungkap Dr Ike, Senin (23/2/2026) sore.
Meski demikian, tantangan distribusi Bahan Medis Pakai Habis Program (BMPHP) dan alat kesehatan masih menjadi hambatan. Distribusi dilakukan melalui mekanisme micro planning yang disusun Puskesmas kabupaten/kota dan diajukan langsung ke Kementerian Kesehatan. Namun, dalam praktiknya, barang yang diterima terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.
Selain persoalan logistik, sistem pelaporan melalui aplikasi ASIK juga dinilai belum optimal. Petugas Puskesmas tidak hanya menginput data pemeriksaan CKG di ASIK, tetapi juga harus mengisi laporan di berbagai aplikasi program lain sesuai jenis skrining. Misalnya, petugas kesehatan jiwa wajib menginput data ke SIMKESWA, petugas TBC ke SITB, serta berbagai aplikasi lain yang jumlahnya mencapai puluhan. Kondisi ini dinilai menambah beban administrasi tenaga kesehatan di lapangan.
“Masing-masing program mempunyai aplikasi, jadi petugas kami di lapangan harus mengisi aplikasi di program dan aplikasi untuk ASIK. Itu yang menjadi tugas Kesehatan menjadi lebih berat,” tegas Dr. Ike
Lebih lanjut, Dr. Ike menambahkan, apabila penggunaan ASIK menjadi kebijakan nasional, maka perlu dilakukan penyederhanaan sistem pelaporan agar tidak membebani tenaga kesehatan. Menurutnya, fokus utama tenaga kesehatan harus tetap pada pelayanan kepada masyarakat, yang didukung oleh sistem aplikasi terintegrasi dan mencakup seluruh jenis pemeriksaan.
Peringatan ! Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
