Lebih lanjut, Al Haris juga menegaskan bahwa Pemprov Jambi membutuhkan percepatan lintas sektoral, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur logistik dan penguatan regulasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan hasil kekayaan alam Jambi dapat memberikan dampak lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Rombongan Panja Migas, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI hadir untuk menyerap aspirasi sekaligus memperdalam pemahaman terkait alokasi produksi gas tambahan dan target penyelesaian Participating Interest 10 persen.
“Kami ingin memastikan masyarakat di Provinsi Jambi mendapatkan manfaat yang nyata dari pengelolaan migas, termasuk keberadaan perusahaan Jadestone Energy,” tegas Putri Zulhas.
