Kota Jambi – Publik dan berbagai elemen masyarakat kembali menguatkan desakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam penyusunan Dokumen Masterplan Pengendalian Banjir Kota Jambi. Dokumen yang menjadi acuan penanggulangan banjir ini dinilai tidak efektif dan diduga hanya berdasarkan survei fiktif.
Masterplan banjir itu, yang dibebani anggaran sekitar Rp2,85 miliar melalui APBD Kota Jambi Tahun 2024, kini menjadi sorotan tajam setelah banjir masih terus melanda sejumlah wilayah di kota ini, meskipun dokumen perencanaan tersebut telah rampung disusun dan diserahkan.
Masyarakat mempertanyakan manfaat dokumen yang dinilai tidak merefleksikan kondisi riil lapangan. Perencanaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor PT Nadiputra Pratama itu dianggap cacat, karena diduga kuat berdasarkan data dan survei yang tidak pernah dilakukan secara faktual di lapangan — sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kredibilitas dokumen tersebut dalam dijadikan pedoman penanganan banjir.
R. Syah Iran, Ketua PRAJA RMJ Kota Jambi yang berperan aktif dalam mengamati persoalan banjir di tentahb publik, Selasa (20/01/26) menegaskan bahwa dokumen masterplan seharusnya menjadi instrument strategis penanggulangan banjir yang nyata, bukan sekadar formalitas.
