VOJNEWS.ID – Perjuangan panjang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk mendapatkan hak Participating Interest (PI) dari sektor minyak dan gas (migas) Blok PetroChina memasuki babak krusial.
Setelah hampir tiga tahun memperjuangkan porsi maksimal 10 persen, kini Pemprov Jambi menerima tawaran resmi sebesar 7 persen dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Tawaran tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemprov Jambi, DPRD Provinsi Jambi, dan SKK Migas di Jakarta pada Selasa (28/7/2026).
Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan, angka yang ditawarkan menjadi langkah penting untuk membuka peluang masuknya tambahan pendapatan bagi daerah.
“Kemarin kita sudah ada pertemuan dengan SKK Migas dan mereka sudah menawarkan angka kepada kita yakni 7 persen. Tinggal lagi nanti dibahas, nanti BUMD yang akan kita bawa untuk menindaklanjuti. Karena BUMD-lah yang akan mengeksekusi atau sharing saham nantinya, pemerintah hanya sebatas memperjuangkan kebijakannya,” ujar Al Haris kepada Jambi Ekspres, Kamis (30/7/2026).
Menurut Al Haris, tahapan berikutnya adalah pembahasan bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jambi. Pembahasan tersebut akan menentukan langkah lanjutan terkait penerimaan tawaran dari SKK Migas.
Gubernur menilai, tawaran 7 persen merupakan peluang yang harus dipertimbangkan secara matang agar manfaat ekonomi dari sektor migas segera dapat dirasakan masyarakat Jambi.
“Saya mencoba untuk mengajak diskusi teman-teman BUMD, termasuk juga dari Pansus. Saya kira, kalau kita tidak menerima tawaran ini, kapan lagi uang akan masuk ke kita? Kalau disetujui, targetnya bulan September uang itu sudah masuk ke kas daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dana PI tersebut akan menjadi sumber pendapatan baru yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Al Haris juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi telah melakukan berbagai upaya maksimal demi memperoleh PI sebesar 10 persen. Perjuangan tersebut telah berlangsung sejak 2022 melalui berbagai tahapan negosiasi dan komunikasi dengan pihak terkait.
“Upaya maksimal untuk 10 persen itu sudah kita lakukan. Sudah tiga tahun kita berjuang, semenjak tahun 2022 hingga 2023 lalu,” jelasnya.
Kini, proses selanjutnya berada di tangan BUMD sebagai pihak yang akan mengeksekusi kerja sama kepemilikan saham, bersama dukungan DPRD melalui Pansus. Pemprov Jambi berharap seluruh proses administrasi dan negosiasi teknis dapat segera rampung sehingga dana PI dari Blok PetroChina bisa direalisasikan dan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Provinsi Jambi.
