“Akselerasi percepatan pembangunan tersebut ditentukan sejauh mana kejelasan status tanah,” jelas Sardaini.
Ia mengungkapkan, ketersediaan lahan masih menjadi kendala serius di Provinsi Jambi. Dari total 1.585 koperasi yang terdata, sekitar 500 koperasi belum memiliki lahan untuk pengembangan usaha, termasuk pembangunan gudang dan gerai KDKMP.
Sardaini menambahkan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih saat ini telah memasuki tahap kedua pengembangan. Tahapan ini berfokus pada penguatan unit bisnis melalui pembangunan fisik, pendirian gerai, pergudangan, serta pemenuhan sarana pendukung lainnya.
“Menunggu kebijakan pemerintah pusat seperti apa nanti. Apakah mereka menganggarkan untuk membeli tanah atau seperti apa. Kalau sekarang baru membangun yang lahannya sudah clear,” pungkasnya.
