Pemprov Jambi memastikan upaya advokasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini berkontribusi besar dalam pelayanan publik di berbagai sektor.
“Kita memperjuangkan selagi regulasinya masih ada, agar mereka bisa bekerja kembali honorer yang 2.000 tersebut,” kata Sulaiman.
Dengan kepastian bahwa tidak ada honorer yang diberhentikan, pemerintah berharap para pegawai tetap dapat bekerja dengan profesional sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.
