Untuk mencari formulasi terbaik, Pemprov Jambi berencana melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan regulasi nasional tanpa mengabaikan kesejahteraan ASN di daerah.
Al Haris juga menegaskan bahwa persoalan tingginya belanja pegawai bukan hanya dialami Jambi. Sejumlah daerah lain di Indonesia bahkan mencatatkan porsi yang lebih tinggi.
Meski demikian, ia tetap optimistis target penyesuaian dapat tercapai sebelum tenggat waktu 2027. Dengan selisih yang tidak terlalu jauh dari batas yang ditetapkan, Pemprov Jambi menilai peluang untuk menekan angka tersebut masih terbuka.
“Kalau kita di 34 persen, masih bisa ditekan secara bertahap. Idealnya memang 30 persen, dan kita optimistis bisa mencapainya,” pungkasnya.
