VOJNEWS.ID, MUARABULIAN – Dinamika internal Partai Gerindra di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tengah menghadapi sorotan. Ketua DPC Gerindra Batanghari, yang berinisial MH, dilaporkan secara resmi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra oleh sekretarisnya sendiri, Ridwan.
Laporan tersebut diajukan Ridwan pada 22 Oktober 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan MH di DPC Gerindra Batanghari.
Alasan utama pelaporan ini adalah dugaan pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Sumpah Kader Partai. MH, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD aktif, dinilai tidak mampu menjaga marwah lembaga dan kehormatan pribadi.
Dugaan pelanggaran ini merujuk pada sebuah insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat itu, MH dilaporkan oleh warga terkait keberadaannya bersama seorang perempuan berinisial RMS di Perumahan Mitranda Dua, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian.
Ridwan, saat dikonfirmasi pada Selasa (3/11/2025), menyatakan bahwa tindakan pelaporan ke DPP ini bertujuan untuk menyelamatkan marwah dan citra Partai Gerindra di Kabupaten Batanghari.
Mosi tidak percaya ini juga menyoroti sikap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Jambi, yang dipimpin oleh Sutan Hadil Mahendra. Para kader di Batanghari menilai DPD Jambi seolah mengabaikan persoalan yang dianggap serius ini.
DPD Jambi dituding tidak berani atau lamban dalam mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi terhadap kader yang diduga melanggar kode etik serta moral partai.
Permasalahan ini dinilai menjadi ujian bagi Partai Gerindra dalam menegakkan disiplin internal.
Lebih lanjut, laporan mosi tidak percaya tersebut tidak hanya berfokus pada dugaan isu moralitas. Dokumen itu juga dilaporkan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Ketua DPC Gerindra Batanghari sejak penerbitan SK kepengurusan DPC pada tahun 2023.
