Ivan Wirata menambahkan, sistem distribusi dan pemasaran hasil tangkapan perlu diperkuat melalui tata kelola TPI yang transparan dan terintegrasi dengan industri perikanan. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat alur distribusi, baik ke pasar domestik maupun industri pengolahan.
“Kalau distribusi lancar dan harga transparan, nelayan tidak lagi dirugikan. Ini akan menciptakan ekosistem bisnis perikanan yang sehat dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Dukungan terhadap sektor hulu-hilir juga menjadi sorotan, termasuk kebutuhan pabrik es balok sebagai penunjang utama dalam menjaga mutu ikan. Saat ini, UPTD PPP Kuala Tungkal masih menghadapi kendala teknis pada unit produksi es sehingga kapasitasnya belum optimal.
Dalam konsultasi itu, DPRD Jambi juga mengajukan sejumlah pertanyaan strategis kepada KKP, mulai dari skema dukungan anggaran, penguatan kelompok usaha bersama (KUB), hingga peluang program nasional tahun 2026 yang bisa dimanfaatkan daerah.
Ivan berharap, hasil konsultasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret dari pemerintah pusat. Ia menilai, potensi perikanan tangkap Jambi, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat, masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui sinergi lintas sektor.
