JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan langkah strategis dengan berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Kamis (2/4/2026).
Agenda ini difokuskan pada penguatan sarana dan prasarana (sarpras) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal guna mendorong sistem bisnis perikanan yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa pelabuhan perikanan memegang peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, keberadaan fasilitas yang memadai akan berdampak langsung pada peningkatan nilai jual hasil tangkapan.
“Pelabuhan perikanan bukan hanya tempat sandar kapal, tetapi menjadi pusat aktivitas ekonomi—mulai dari pendaratan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan. Jika sarprasnya lengkap, maka nilai jual ikan bisa meningkat signifikan dan kesejahteraan nelayan ikut terdongkrak,” ujar Ivan Wirata.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak di PPP Kuala Tungkal. Di antaranya peningkatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penyediaan air bersih, instalasi listrik, serta pembangunan cold storage untuk menjaga kualitas ikan.
Selain itu, optimalisasi dermaga dan kolam pelabuhan juga menjadi perhatian agar proses bongkar muat kapal nelayan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Ivan Wirata menambahkan, sistem distribusi dan pemasaran hasil tangkapan perlu diperkuat melalui tata kelola TPI yang transparan dan terintegrasi dengan industri perikanan. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat alur distribusi, baik ke pasar domestik maupun industri pengolahan.
“Kalau distribusi lancar dan harga transparan, nelayan tidak lagi dirugikan. Ini akan menciptakan ekosistem bisnis perikanan yang sehat dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Dukungan terhadap sektor hulu-hilir juga menjadi sorotan, termasuk kebutuhan pabrik es balok sebagai penunjang utama dalam menjaga mutu ikan. Saat ini, UPTD PPP Kuala Tungkal masih menghadapi kendala teknis pada unit produksi es sehingga kapasitasnya belum optimal.
Dalam konsultasi itu, DPRD Jambi juga mengajukan sejumlah pertanyaan strategis kepada KKP, mulai dari skema dukungan anggaran, penguatan kelompok usaha bersama (KUB), hingga peluang program nasional tahun 2026 yang bisa dimanfaatkan daerah.
Ivan berharap, hasil konsultasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret dari pemerintah pusat. Ia menilai, potensi perikanan tangkap Jambi, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Barat, masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui sinergi lintas sektor.
