Ketua DPRD Provinsi Jambi: Gunakan DIPA Untuk Kepentingan Masyarakat

Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah berharap Pemprov Jambi gunakan DIPA tahun 2025 untuk kepentingan masyarakat
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah berharap Pemprov Jambi gunakan DIPA tahun 2025 untuk kepentingan masyarakat

VOJNEWS.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Rincian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi (16/12/2024).

Penyerahan DIPA dan Buku Rincian TKD diserahkan langsung oleh Burhani selamu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi selaku Perwakilan Kementerian Keuangan.

Bacaan Lainnya

Dalam tahun anggaran 2025, belanja negara yang dialokasikan sebesar Rp21,84 Triliun terdiri dari belanja satuan kementerian negara/lembaga sebesar Rp6,20 triliun untuk 409 Satker. Adapun transfer daerah sebesar Rp15,64 Triliun untuk 12 Pemda.

Hafiz berharap, anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah provinsi Jambi itu digunakan sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Mengingat, terdapat banyak anggaran yang mengalami penurunan seperti, insentif fiskal, dari Rp127 miliar tahun 2024 menjadi Rp59 miliar tahun 2025. Hibah daerah dari Rp29 miliar menjadi Rp14 miliar. DAK fisik dari Rp932 miliar menjadi Rp718 miliar.

“Banyak terjadi penurunan, ini adalah tantangan bagi kita semua, untuk memaksimalkan dana yang ada hari ini. Bagaimana kegiatan-kegiatan tetap berjalan, misi besarnya tetap tercapai,” harap Hafiz.

Beliau sangat optimis pemprov Jambi dapat menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh Presiden Prabowo seperti, swasembada pangan dan makan siang gratis.

“Optimis bisa swasembada pangan tahun 2028,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi mengenai makam siang gratis, Ketua DPRD Provinsi Jambi itu menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu petunjuk dan arahan dari pusat terkait dengan pelaksanaannya.

Hal ini dikarenakan masih ada pembahasan di tingkat pusat terkait dengan kalangan masyarakat seperti apa yang seharusnya mendapatkan program makan siang gratis tersebut.

“Nah ini kita masih menunggu petunjuk teknisnya,” tutup Hafiz

Pos terkait