VOJNEWS.ID – Polemik pelaporan terhadap salah satu akun media sosial yang kerap mengkritisi Pemerintah Provinsi Jambi terus menuai perhatian publik. Sejumlah kalangan aktivis menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembungkaman kritik. Namun, anggapan itu dinilai keliru dan tidak berdasar, serta berpotensi menyesatkan opini publik.
Ketua DPD Himpunan Insan Pers Solidaritas Indonesia (HIPSI) Provinsi Jambi, Cnddt. Dr. Asari Syafeii, M.H., menegaskan bahwa Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. bukanlah pejabat yang anti kritik. Menurutnya, sejak awal kepemimpinannya, Gubernur Al Haris dikenal sebagai figur yang demokratis dan terbuka terhadap kritik, selama kritik tersebut bersifat konstruktif dan bertujuan untuk kemajuan Provinsi Jambi.
“Kritik itu penting dan dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Gubernur Jambi sangat terbuka terhadap kritik yang membangun, yang disampaikan dengan data, fakta, dan niat baik untuk perbaikan. Namun yang perlu diluruskan, kritik tidak boleh berubah menjadi kecaman, fitnah, atau narasi yang dibangun tanpa dasar kebenaran,” tegas Asari.
Asari menekankan bahwa ruang publik, termasuk media dan media sosial, sejatinya berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat, bukan sebaliknya. Pemberitaan dan opini yang disebarluaskan seharusnya memperkuat literasi publik, membuka wawasan, serta membantu masyarakat memahami persoalan secara objektif.
“Jika informasi yang disajikan justru menggiring opini publik jauh dari kebenaran, tidak berbasis data dan fakta yang akurat, maka itu bukan lagi pencerdasan publik, melainkan pembodohan publik,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga menyoroti maraknya pemberitaan dan konten di media sosial yang tidak memenuhi kaidah dan etika jurnalistik, seperti tidak melakukan verifikasi, tidak berimbang, menggunakan judul provokatif, serta menyajikan narasi yang tendensius. Bahkan, sejumlah konten dinilai cenderung membangun stigma negatif dan menggiring opini publik untuk mendiskreditkan Gubernur Jambi.
Lebih jauh, Asari menyatakan bahwa narasi yang menyesatkan di ruang publik patut dicurigai memiliki agenda dan kepentingan tertentu. Menurutnya, publik perlu waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja memproduksi informasi tidak akurat demi kepentingan pribadi atau kelompok, dengan mengorbankan kebenaran dan kepentingan masyarakat luas.
“Kalau kritik disampaikan tanpa data, penuh asumsi, dan terus diulang dengan narasi yang sama, maka wajar jika publik mempertanyakan: ada agenda apa di balik itu? Jangan sampai ruang publik dijadikan alat propaganda yang bermuara pada kepentingan sempit,” kata Asari.
