VOJNEWS.ID – Kasus dugaan penyalahgunaan identitas pendidikan yang menyeret nama Amrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Golongan Karya (Golkar), kini memasuki fase krusial. Aparat penegak hukum tak lagi berhenti pada klarifikasi, melainkan telah menaikkan status hukum yang bersangkutan ke tahap tersangka.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Barat secara resmi menetapkan Amrizal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggunaan nomor induk dan nomor ijazah milik orang lain. Penetapan ini dilakukan setelah serangkaian proses hukum, mulai dari penyelidikan, gelar perkara, hingga penyidikan intensif.
Kasus ini bermula dari laporan Sersan Mayor Endres Chan, prajurit aktif TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim 0308 Pariaman, Korem 032/Wirabraja. Endres melaporkan dugaan penggunaan nomor ijazah miliknya oleh pihak lain yang belakangan diketahui tercantum dalam dokumen administrasi milik Amrizal.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, membenarkan penetapan status hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa proses penanganan perkara dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“Benar, Ditreskrimum sudah menetapkan tersangka terhadap oknum anggota DPRD Provinsi Jambi atas laporan Endres Chan. Prosesnya diawali dari penyelidikan, kemudian dilakukan gelar perkara dan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, telah dilakukan penetapan tersangka,” kata Susmelawati.
Dari informasi yang dihimpun, polemik ini mencuat setelah Endres Chan mendapati nomor ijazah SMP miliknya, yakni 0728387, tercantum dalam surat keterangan kehilangan ijazah SMP yang digunakan Amrizal. Surat tersebut diketahui diterbitkan oleh SMP Negeri 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Ironisnya, Endres mengaku baru mengetahui dugaan penyalahgunaan identitas akademiknya setelah informasi tersebut ramai beredar di media sosial, khususnya platform TikTok, serta diperkuat oleh pemberitaan sejumlah media daring. Merasa hak dan identitasnya dirugikan, Endres kemudian menempuh jalur hukum.
Penetapan tersangka terhadap seorang anggota DPRD aktif ini memunculkan pertanyaan serius terkait integritas pejabat publik dan proses verifikasi administrasi dalam dunia politik. Publik kini menanti sikap partai politik yang menaungi serta langkah etis yang akan diambil oleh lembaga legislatif di Provinsi Jambi.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum yang adil dan transparan, tanpa pandang jabatan. Aparat kepolisian dituntut menuntaskan perkara ini secara profesional, sementara masyarakat berharap kebenaran dapat dibuka seterang-terangnya di hadapan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Amrizal terkait dengan penetapan dirinya dalam status tersangka.
Peringatan ! Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
