“Jambi ini jadi bottleneck. Arus lalu lintas yang mulai dari Aceh saat melalui jalan nasional di Jambi menyempit, dan kita hanya punya satu tumpuan, yaitu Jembatan Batanghari I, karena Jembatan Batanghari II tidak berkontribusi signifikan,” jelasnya.
Ivan Wirata juga memastikan, DPRD bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi telah meninjau langsung trase proyek Jalan Jepang untuk menyinkronkan perencanaan daerah dan nasional. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar agar proyek ini masuk dalam program strategis nasional (PSN).
“Proses pembebasan lahan masih berjalan. Yang terpenting, pemerintah provinsi tetap mendukung kebijakan ini untuk menjadi program strategis nasional,” ungkap Legislator Partai Golkar itu.
Pemerintah Provinsi Jambi sendiri disebut telah menunjukkan komitmen serius dengan mengalokasikan anggaran secara bertahap untuk pembebasan lahan dan pembangunan tahap awal. Dalam APBD Perubahan 2025, alokasi dana untuk proyek ini kembali dimasukkan sebagai prioritas pembangunan infrastruktur.
Upaya ini turut mendapatkan sokongan dari anggota DPR RI Komisi V, seperti H. Bakri dan Edi Purwanto, yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan infrastruktur di Jambi.
