VOJNEWS.ID – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mulai memanaskan mesin politiknya untuk menghadapi Pemilu 2029. Dari Provinsi Jambi, partai besutan Oesman Sapta Odang itu membidik satu kursi DPR RI.
Target tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, usai menggelar rapat teknis dan konsolidasi bersama Tim Task Force DPP Hanura di Hotel BW Luxury, Jambi, Jumat (4/9/2026).
Oesman mengatakan, Jambi menjadi provinsi ke-12 yang didatangi Tim Task Force DPP Hanura dalam rangka konsolidasi dan persiapan menghadapi verifikasi faktual partai politik.
Sebelumnya, tim tersebut telah mengunjungi 11 provinsi di Sumatera dan Jawa. Di Jambi, konsolidasi diikuti pengurus DPD serta pengurus Hanura tingkat kabupaten dan kota.
“Hari ini kita bertemu dengan pengurus DPD, kemudian pengurus kabupaten dan kota se-Provinsi Jambi. Untuk menyatukan langkah kita menghadapi verifikasi faktual dan menyiapkan mesin politik agar sudah bisa bekerja dari hari ini,” kata Oesman.
Oesman menargetkan seluruh struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan di Provinsi Jambi dapat diselesaikan paling lambat akhir September atau awal Oktober 2026.
Ia menilai, konsolidasi Hanura di Jambi menunjukkan perkembangan positif. Kehadiran anggota DPRD kabupaten dari Hanura dalam kegiatan tersebut, menurut dia, menjadi salah satu indikator bahwa struktur partai di daerah terus bergerak.
“Saya pikir untuk Provinsi Jambi, pergerakan atau soliditas partainya sedang berproses sangat baik. Artinya, tidak ada kekhawatiran dari kami dari task force dan juga pimpinan pusat menghadapi verifikasi faktual dan menghadapi Pemilu 2029 yang akan datang,” ujarnya.
Untuk Pemilu 2029, Oesman berharap Hanura mampu mengamankan satu kursi DPR RI dari Jambi.
“Kami targetkan dari sekitar enam atau tujuh kursi atau delapan kursi DPR RI Provinsi Jambi ini, kita berharap bahwa satu kursi untuk DPR RI bisa didapatkan oleh Partai Hanura Provinsi Jambi,” katanya.
Konsolidasi berikutnya akan diarahkan hingga tingkat desa dan kelurahan. Oesman memperkirakan seluruh proses pembentukan struktur tersebut dapat diselesaikan sekitar akhir Oktober 2026.
Konsolidasi di Jambi, kata Oesman, merupakan bagian dari agenda rebranding Hanura secara nasional. Dari total provinsi yang ada, masih terdapat 26 provinsi yang belum didatangi Tim Task Force.
“Perjalanan ini kan belum sampai 50 persen dari jumlah provinsi yang ada. Dan hari ini juga bukan dari ujung perjalanan task force, tapi awal dari perjalanan task force untuk rebranding ini,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pola konsolidasi di setiap daerah akan menggunakan standar kepengurusan yang sama, termasuk pembentukan struktur PAC. Setelah seluruh provinsi selesai didatangi, Hanura akan mengumumkan rebranding secara nasional.
Rebranding tersebut juga akan mencakup peluncuran logo baru serta pengumuman kepada publik mengenai kesiapan struktur Hanura dari tingkat provinsi hingga kecamatan.
“Ketika kami mendatangi lengkap 26 provinsi yang lain dengan bahasa yang sama, dan kemudian standarisasi kepengurusannya juga sama, kemudian standar PAC yang terbentuk juga sama, maka rebranding secara nasional akan kita umumkan,” katanya.
Oesman menargetkan konsolidasi di seluruh Indonesia, termasuk 26 provinsi yang belum didatangi, selesai paling lambat akhir Oktober 2026. Sementara rebranding Hanura secara nasional direncanakan dilakukan pada awal 2027.
Oesman menegaskan, proses konsolidasi tidak dapat langsung selesai setelah Tim Task Force mendatangi suatu daerah. Setiap daerah membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pembentukan struktur organisasi.
“Jadi tidak begitu task force datang, task force pulang, maka otomatis terbentuk. Karena task force tidak memegang tongkat Nabi Musa, tapi semua by process,” ujarnya.
Ia mencontohkan, proses di Jambi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga minggu setelah kunjungan Tim Task Force untuk menyelesaikan tahapan yang diperlukan.
Selain persoalan struktur organisasi, Oesman menyebut perubahan pola pikir pengurus menjadi salah satu tantangan dalam konsolidasi Hanura.
Menurut dia, kebiasaan melakukan konsolidasi menjelang pemilu menjadi salah satu persoalan yang ingin diubah melalui kerja Tim Task Force.
“Saya melihat bahwa problem yang paling utama itu adalah kemalasan. Karena kebiasaan menunggu mendekati pemilu. Hari ini task force merubah mindset cara berpikir dalam hal mengurus partai,” katanya.
Oesman menegaskan, konsolidasi struktur partai harus dilakukan secara berkelanjutan, baik ada maupun tidak ada agenda verifikasi partai politik.
“Jadi ada verifikasi, tidak ada verifikasi, konsolidasi partai di tingkat kecamatan dan desa harus dibangun. Dan ini yang kita rubah mindset-nya,” pungkasnya.
Peringatan ! Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
