Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar mekanisme penyusunan pokir oleh DPRD dilakukan sesuai regulasi. Ia menyoroti sejumlah kasus hukum yang muncul akibat penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pokir di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara, Jambi, dan Jawa Timur.
“Kapolda tahu, KPK sangat paham modusnya, BPKP dan jaksa juga paham. Tinggal tunggu waktu saja kapan tertangkap,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, tugas DPRD sebatas menyampaikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses atau kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil), bukan dalam bentuk pelaksanaan teknis.
“Terkait dengan statment pak Tito yang menyoroti pokir. Saya sangat setuju bahwa pokir itu DPRD hanya memiliki hak untuk menjadi penunjuk program sesuai dengan aspirasi yang ditampung oleh setiap anggota di masing-masing dapil,” kata Hafiz.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses teknis, termasuk pelaksanaan dan tender proyek, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Untuk pelaksanaan tekhnis dan tendernya kita serahkan semuanya ke pemerintah, menurut saya ini baik,” tegasnya.
