“Saya mengajak menghindari permasalahan agraria di Kabupaten/Kota. Mari jadikan tahun 2025 sebagai percepat reforma agraria di Provinsi Jambi,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa batas yang saat ini belum terselesaikan diantaranya Sumatera Selatan – Jambi. Namun, Al Haris berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan secepat mungkin.
“Beberapa daerah ada RTRW yang belum selesai, tanjung jabung barat dan tanjung jabung timur. Batas Sumsel-Jambi juga, ada beberapa batas yang akan kami segera tindaklanjuti. Kami meminta BPN dan GTRA mengawal ini semua,” jelasnya.
Al Haris menutup sambutannya dengan optimisme bahwa 2025 akan menjadi tahun percepatan reforma agraria di Jambi, demi terwujudnya pemerataan hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
