Lebih lanjut, Al Haris mengingatkan pentingnya budaya kerja yang terukur dan responsif. Ia menolak pola kerja yang tidak menghasilkan output jelas dan meminta pimpinan OPD aktif melatih serta membina stafnya.
“Kita sudah mulai berorientasi dengan terukur, jangan perintah kita itu tidak ada jawaban. Bapak/Ibu harus melatih staff,” ujarnya.
Al Haris juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Ia meminta seluruh OPD tetap menjalankan Asta Cita Presiden serta program prioritas daerah dengan semangat efisiensi yang produktif.
“Asta Cita Presiden dan program kita harus kita jalankan, meski dengan kondisi dana yang terbatas. Saya pikir efisiensi itu bukan membuat kita bekerja semakin lemah,” tegasnya.
Terakhir, Al Haris meminta agar Kepala OPD untuk menempatkan orang yang tepat di jabatan PPTK dan PPK.
“Saya berharap bapak ibu di pejabat pptk dan ppk harus orang-orang yang bisa bekerja, jangan sampai lagi ada masalah korupsi. APH itu memanggil kita karena ada celah,” tuturnya.
Penandatanganan perjanjian kinerja dan penyerahan DPA ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan capaian pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
